Mitrariau.com,Mandailing Natal,Sumut – Sebuah peristiwa memalukan terjadi di Desa Malintang Jae, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal. Bendera Merah Putih, lambang kehormatan bangsa Indonesia, dibiarkan berkibar sepanjang malam di kantor desa pada Rabu (22/07/2025).
Kejadian ini bukan sekadar kelalaian, melainkan indikasi serius dari pengabaian dan bahkan penghinaan terhadap simbol negara.
Peristiwa ini melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur pengibaran bendera negara hanya dari matahari terbit hingga terbenam, kecuali dalam kondisi tertentu.
Tidak ada alasan yang dapat membenarkan bendera tetap berkibar hingga malam hari. Seorang warga setempat mengungkapkan kekecewaannya atas sikap acuh tak acuh aparat desa.
“Dari pagi sampai malam, tidak ada yang peduli untuk menurunkan bendera. Ini memalukan,” ujarnya.
Yang lebih mengejutkan, Kepala Desa Malintang Jae dan Camat Bukit Malintang bungkam saat dikonfirmasi. Sikap arogan ini merupakan tamparan keras bagi rasa kebangsaan masyarakat dan menunjukkan lemahnya pengawasan birokrasi.
Lebih jauh lagi, pembiaran ini merupakan penghinaan terhadap kepemimpinan Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, karena mencerminkan lemahnya disiplin dan rasa hormat terhadap simbol negara di bawah kepemimpinannya.
“Aparat yang berani memperlakukan bendera negara seperti kain biasa di malam hari jelas menunjukkan pelecehan terhadap wibawa kepemimpinan,” ungkap seorang pengamat.
yang
Pertanyaan besar muncul: apakah ini cerminan kepemimpinan yang membiarkan pelecehan simbol negara terjadi di depan mata rakyat? Apakah nilai-nilai nasionalisme sudah luntur di Mandailing Natal? Ketidakpedulian Bupati atas insiden ini akan tercatat sebagai pembiaran terhadap runtuhnya rasa nasionalisme di pemerintahannya.
Ini bukan hanya soal bendera, melainkan harga diri bangsa. Kami mendesak Bupati Mandailing Natal untuk segera bertindak tegas, menegur keras bawahannya, dan menunjukkan komitmennya dalam menjaga kehormatan negara.
Keheningan atas peristiwa ini hanya akan memperkuat persepsi bahwa pelecehan terhadap simbol negara dianggap sepele.
Biro :Magrifatulloh
Editor:Joni.H.Tanjung
