Mitrariau.com, Pekanbaru ,Riau – Dalam upaya mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menyukseskan proyek pembangunan infrastruktur strategis nasional, digelar rapat koordinasi penting membahas permohonan izin pembongkaran median jalan dan tiang penerangan jalan umum (PJU).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Muara Takus, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Jalan Pepaya, pada Selasa (19/05/2026) pukul 09.30 WIB ini, menjadi wadah sinergi lintas instansi guna mencari solusi terbaik antara kebutuhan aksesibilitas dan standar keamanan jalan raya.
Rapat tingkat tinggi ini dihadiri oleh perwakilan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, S.I.K., M.H., yang diwakili langsung oleh Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril, S.Pd., M.M., Kepala BPJN Riau Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara, unsur BPTD, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Dinas Perhubungan dan PUPR Kabupaten Kampar, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Riau, Satker P2JN Riau, KBO Satlantas Polres Kampar, Camat Tambang, Kepala Desa Rimbo Panjang, serta perwakilan PT HK selaku pelaksana pembangunan Jalan Tol Ruas Rengat–Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru.
Fokus utama pembahasan tertuju pada usulan pembongkaran sementara median Jalan Nasional beserta tiang PJU di kawasan Jalan Rimbo Panjang KM 16. Rencana pembukaan akses putar balik (U-Turn) ini diajukan oleh PT HK dengan mendasarkan pada aspirasi dan permintaan masyarakat setempat, yang menginginkan kemudahan akses guna menunjang aktivitas sehari-hari sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol yang sedang berlangsung di lokasi tersebut.
Setelah mendengarkan berbagai masukan dan pandangan dari setiap instansi yang hadir, forum menyepakati satu keputusan penting: rencana pembukaan akses U-Turn tersebut akan dikaji ulang secara teknis, mendalam, dan menyeluruh.
Evaluasi akan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan dan kemudahan masyarakat, serta aspek keselamatan jiwa dan kelayakan teknis jalan nasional.
Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, S.I.K., M.H., melalui Kasubdit Kamsel menegaskan dukungan penuh pihak kepolisian terhadap percepatan pembangunan infrastruktur daerah maupun nasional.
Namun, ia menekankan bahwa setiap kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan harus melalui kajian komprehensif dan tidak boleh mengorbankan faktor keselamatan nyawa manusia.
“Pembangunan dan peningkatan akses jalan tentunya bertujuan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun, prinsip utama yang tidak boleh ditinggalkan adalah aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Seluruh pihak wajib bersinergi agar keputusan yang diambil benar-benar tepat sasaran, tidak menimbulkan potensi gangguan baru, dan terbebas dari risiko kecelakaan yang merugikan pengguna jalan,” tegas Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPJN Riau Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat menjadi perhatian utama dan akan ditindaklanjuti dengan cermat.
Ia menjamin bahwa evaluasi teknis yang dilakukan akan tetap berpegang teguh pada standar baku jalan nasional, sehingga kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tetap terjaga sepenuhnya.
“Kami akan melakukan kajian mendalam bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan akhir. Suara masyarakat tentu kami dengar dan perhatikan, namun aspek keselamatan, kelayakan teknis, serta dampak terhadap arus lalu lintas secara menyeluruh tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang kami keluarkan,” ujar Dr. Ir. Yohanis Tulak Todingrara.
Melalui forum koordinasi ini, diharapkan tercipta kesepahaman dan langkah kerja yang sinkron antarinstansi.
Tujuannya agar setiap tahapan pekerjaan di lapangan dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif, serta menghasilkan solusi terbaik yang membawa kemanfaatan luas bagi kemajuan infrastruktur dan kenyamanan masyarakat Provinsi Riau.
SUMBER:HUMAS DITLANTAS RIAU
EDITOR:JONI.H.TANJUNG
