Bukittinggi,Mitrariau.com | 26 Juli 2025 – Sebanyak 340 kepala sekolah menengah pertama (SMP) dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Barat mengikuti workshop peningkatan mutu kepala sekolah di Hotel Pusako Bukittinggi, Jumat (25/7). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Provinsi Sumbar ini mengangkat tema “Menguatkan Kompetensi Kepala Sekolah Menuju Mutu Pendidikan yang Unggul dan Adaptif terhadap Perubahan Kebijakan”.
Workshop dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Herriman; Ketua MKKS Provinsi Sumbar, Zulfamiarti; pengurus MKKS; dan para kepala sekolah. Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, dalam sambutannya menekankan prioritas pembangunan Kota Bukittinggi di sektor pendidikan. Ia berharap workshop ini tak hanya meningkatkan pengetahuan para kepala sekolah, tetapi juga memperkuat kolaborasi antar daerah dalam menghadapi regulasi pendidikan terbaru.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kepala sekolah, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam menyikapi regulasi-regulasi baru di dunia pendidikan. Selamat datang di Kota Bukittinggi,” ujar Ibnu Asis.
Senada dengan Wakil Wali Kota, Ketua MKKS Provinsi Sumbar, Zulfamiarti, menyebut workshop sebagai agenda tahunan untuk menyatukan persepsi terkait kebijakan pendidikan dan memperkuat sinergi antar daerah. Menurutnya, dinamika regulasi yang cepat menuntut pemahaman bersama agar implementasi di lapangan konsisten.
“Dengan dinamika regulasi yang terus berubah, diperlukan pemahaman bersama agar pelaksanaan di lapangan tidak berbeda arah. Kami berharap kegiatan ini memperkuat sinergi antar daerah demi peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik,” tambah Zulfamiarti.
Ketua Panitia, Drs. Jalinus, menjelaskan bahwa workshop yang berlangsung selama dua hari ini sepenuhnya dibiayai oleh swadaya kepala sekolah dan pengurus MKKS. Materi workshop mencakup pembahasan Permendikbud Nomor 11, 12, dan 13 Tahun 2025, serta Permendiknas Nomor 7 Tahun 2025, guna memperkuat pemahaman terhadap regulasi pendidikan terbaru.
(aidil)
